Ahmad Khadafi: “Moderat Radikal”


(Foto: Benny Widyo)

Ada keterputusan nalar demokrasi yang kita pahami dengan demokrasi secara empiris. Berangkat dari hal itu, untuk pertama kalinya, Pendulum melakukan progam kerja diskusi dengan mengangkat tema Demokrasi? pada Sabtu, 28 September 2019. Pendulum berusaha menanyakan ulang kekacauan praktik demokrasi yang sedang terjadi pada saat ini.

Pertama, diawali dengan peristiwa pemerintah dalam membubaran HTI. Kedua, keputusan Wiranto dalam pemutusan koneksi internet di media sosial saat terjadi demo. Ketiga, gerakan “gejayan memanggil” yang diangap melawan pemerintah untuk melengserkan pemerintahan yang sedang berkuasa—pada akhirnya tidak terbukti, dan sekarang mereka malah bersama-sama duduk di kekuasaan. Oleh karena itu, Pendulum melihat ada sesuatu yang salah dalam memahami demokrasi.

Diskusi dimulai dari cerita salah satu pembicara, Ahmad Khadafi, Redaktur Mojok. Pengalaman di lapangan sewaktu kerja sebagai jurnalis membuatnya memahami demokrasi dari sisi lain. Dalam kaca mata demorasi, menurutnya, tidak bisa dilihat secara hitam dan putih. Dafi menceritakan situasi di lapangan ketika Pilkada dijalankan dan realitas yang ditemuinya begitu kompleks.

“Ada perbedaan dalam memaknai Islam sebelum dan sesudah melakukan liputan ketika saya kerja di Jakarta. Liputan itu bertepatan dengan momentum Pilkada DKI. Salah satu daerah di Jakarta merupakan basis FPI. Bukan hal yang salah ketika PA 212 yang juga banyak diisi FPI kemudian pengikutnya juga mendukung Anies,” jelasnya.

Perbedaan pandangan mengenai demokrasi ditemukan Dafi saat melakukan observasi. Menurutnya, FPI dahulu mengajarkan orang-orang mengaji. Itu kenapa menjadi wajar kalau warga tersebut mendukung Anies Baswedan. Pada awalnya PA 212—Pengurus Alumni melakukan demo pada 2 Desember—memusatkan suaranya kepada AHY (Agustus Harimurti Yudhoyono). Namun, kemudian suara Pengurus Alumni mengarah pada Anies Baswedan.

Dari pengamatan Dafi, meski sesama Islam, ternyata terdapat pandangan berbeda dalam melihat Islam di antara golongan itu. Sentimen terhadap golongan masih menguat. Islam dalam konteks demikian terpolarisasi dan kemudian memunculkan “ego golongan” dan “ego wilayah”.

Sebagai contoh, ketika pengajian di kalangan FPI, sering kali tidak dihadiri orang NU. Begitu juga sebaliknya. Peritiwa-peristiwa seperti itu memunculkan sentimen terhadap Anies dan sentimen terhadap Ahok, sehingga hal tersebut juga tidak bisa disalahkan. Dafi bertanya, “Kenapa NU dulu tidak berdakwah di situ (di wilayah FPI)?”

Istilah “moderat radikal” mungkin cocok disematkan pada diri Dafi. Hal tersebut dikarenakan pengakuannya sendiri. “Mungkin saya moderat radikal. Dulu saya tidak mendukung seorang muslim mendukung pemimpin non muslim,” jelasnya.

Baginya sekarang, “Nggak harus seorang muslim harus memimpin muslim. Memilih non muslim pun tidak masalah. Menjadi moderat seamcam itu bagus juga. Tetapi menjadi salah ketika yang moderat ini kemudian mendiskriminasi mereka yang tidak moderat,” tambahnya,” tambahnya.

Dafi berpendapat kalau moderat radikal itu ketika mengaku moderat tapi menyalahkan kelompok lain. Pernah dia mempunyai teman seorang Gusdurian. “Dia menginginkan tempat kos yang dekat dengan masjid ‘NU’. Dia mencari sama temannya keliling Yogya. Namun, tak menemukan tempat kos yang diinginkan,” ujar Dafi.

Temannya tersebut kesal. “Jare Gusdurian tapi kok ora nerimo masjid sing bedo,” jelas orang itu, sebagaimana ditirukan Dafi. Cerita Dafi membuka pandangan kita terkait demokrasi. Terkadang kita medengungkan demokrasi, tetapi di sisi lain mendiskreditkan kelompok lain.

Apa yang kita pahami tentang demokrasi yang seharusnya bisa saling menghargai dan menerima perbedaan, namun praktiknya demokrasi acap kali menegasikan atau menolak pandangan kelompok lain tersebut.

(Foto: Benny Widyo)

Terdapat paradoks dalam demokrasi. Ketika orang yang sering merasa moderat dan demokratis sekalipun, terkadang ia melakukan penerapan yang berbeda dengan paham demokrasi. Demokrasi sebenarnya juga harus memberikan ruang-ruang bagi mereka yang berbeda pandangan atau pemikiran.

Dafi mengakui pernah menjadi fans Ahok karena keberaniannya. Meskipun sekarang tidak demikian. Dafi memandang penggemar Ahok sama seperti fans Habib Rizieq Shihab. Banyak yang tidak suka Ahok, demikian pula Habib Rizieq. Tidak ada yang salah menggemari seorang tokoh. Menjadi salah dalam demokrasi ketika penggemar salah seorang tokoh, kemudian membenci penggemar tokoh yang lain. Salah ketika membenci orang yang tidak menyukai tokoh yang kita gemari, kemudian mendiskreditkan atau mengkrimininalisasi yang lain.

Yang sering kita lihat FPI dan pendukung Ahok sama-sama saling merasa benar. Cukup disayangkan ketika terlalu menggemari golongan atau kelompok tertentu, namun menutup terhadap kebenaran dari golongan lain. Kita perlu berpikir kritis dan belajar memposisikan diri di sisi lain.

Radikal dalam beberapa hal tidak baik, begitu pun radikal terhadap kebenaran. Yaitu ketika terlalu memegang teguh apa yang kita yakini benar. Kemudian menolak dan mendiskreditkan orang-orang yang dianggap salah. Demokrasi memungkinkan adanya ruang-ruang negosiasi untuk saling memberi penyadaran dan pengertian.

Demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pandangan yang terbuka, termasuk menerima kelompok yang berbeda pandangan dengan kita. Karena perbedaan-perbedaan paham dalam demokrasi adalah hal yang lumrah.


Leave a Reply