Cak David: “Ancaman Demokrasi”


(Foto: Benny Widyo)

Pemateri kedua disampaikan David Effendi dari RBK (Rumah Baca Komunitas). Dia biasa dipanggil Cak David. Dengan mengawali contoh Gejayan Memanggil, Cak David menjelaskan praktik demokrasi. Menurutnya, terdapat pemahaman demokrasi yang berbeda antara demokrasi yang dipahami kaum muda dan pendukung pemerintahan.

Cak David mengawali dengan menjelaskan cara merawat pemikiran jernih melalui ngobrol. “Diskusi terbuka seperti yang kita lakukan ini lebih bagus dibandingkan berkelahi di media sosial,” tambahnya.

Cak David memandang anak muda mempunyai pemahaman tersendiri terhadap demokrasi lewat praktik di lapangan, tanpa harus mendefinisikan apa itu demokrasi. “Sudah banyak anak muda menyumbangkan pemahaman dan ekspresi terkait demokrasi. Kaum muda sudah memiliki ruang demokrasi yang lumayan baik,” jelasnya.

Keruhnya demokrasi terjadi akibat pandangan yang memarginalkan ekspresi anak muda. Generasi tua banyak “mengotori” pembacaan kritis anak muda.

“Generasi orang tua, generasi peninggalan pilpres, mencoba mempersekusi, dan mengotori sosial media,” tegasnya.

Apa yang dilakukan orang tua secara tidak langsung menyumbat ekspresi kaum muda. Media sosial sebagai ruang publik, dalam pandangan Habermas yang seharusnya menjadi ruang demokrasi yang bebas, sudah tercemari narasi-narasi generasi tua yang memanipulasi informasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang berat bagi kaum muda. Orang tua yang tidak menyadari hal tersebut.

“Apa yang menyebabkan turun ke jalan sebetulnya merupakan akumulasi atas luapan yang dirasakan oleh kaum muda. Tetapi generasi tua memandang hal yang berbeda terhadap ekpresi anak muda ini,” tambahnya.

Cak David menjelaskan, “Ada orang tua yang sadar terhadap gerakan anak muda ini, dan membela dengan berbagai cara. Tetapi karena sosial media yang kumuh, kita yang membela gerakan anak muda lewat media sosial juga diserang.”

“Apa yang dirilis KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) berisi bahwa anak-anak  ikut aksi di DPR lewat ajakan,” papar Cak David. Menurutnya, alasan KPAI terlalu tendensius dan sederhana dalam investigasi.

Cak David menambahkan, “Orang KPAI datang ke rumah sakit, melihat orang yang benjol, orang yang terluka, kemudian menemuinya serta bertanya: ‘yang ngajak siapa?’, itu menjadi pembenaran. Kemudian menyatakan kalau ada mobilisasi,” ungkapnya.

Sebagai lembaga negara yang melindungi anak, sewajarnya harus netral dalam memberikan pernyataan. Dalam hal ini KPAI seperti tidak berpihak kepada anak SMK. Seharusnya juga ada penyidikan di sisi yang lain dalam menganalisis secara kritis dalam melihat fenomena ini.

Apa yang dilakukan ekspresi anak muda dalam ruang demokrasi sudah benar.  Tetapi ekosistem pemerintah yang masih kumuh. Sebagai komparasi, Cak David menerangkan situasi lain: kebijakan menaikan usia pensiun di Prancis tahun 2011.

Anak muda Prancis  mendemo kebijakan pemerintah. Sasaran yang di demo dan yang terkena dampak protes demo adalah orang tua mereka sendiri yang sedang bekerja. Menaikan usia pensiun tentunya dapat menambah pemasukan ekonomi yang dimiliki. Namun, pandangan kaum muda berbeda, bukan persoalan uang, melainkan menyangkut masa depannya.

Cak David menjelaskan rusaknya demokrasi akibat beberapa hal. Pertama, rusaknya demokrasi akibat permasalahan dengan sumber legitimasi. “Seperti contohnya negara ini. Jokowi dan DPR. Mereka merupakan legitimasi yang dihasilkan dari proses demokrasi atau pemilu,” ungkapnya.

Negara yang diwakili Jokowi dan DPR yang sedang menjabat sekarang merupakan hasil legitimasi yang sah karena dihasilkan masyarakat. Mereka kemudian memiliki legitimasi untuk membuat kebijakan dan keputusan bagi masyarakat.

Ketika masyarakat menyadari adanya kesalahan dari pembuat legitimasi karena kebijakan dan keputusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan, masyarakat berhak mengontrol. “Control public bekerja untuk mengoreksi kinerja pemerintahan. Tetapi yang terjadi justru koreksi dari masyarakat tidak di terima negara. Itu yang disebut delegitimasi,” paparnya.

(Foto: Benny Widyo)

Paham demokrasi juga salah satunya dari rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk sesama pejabat. Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh para pejabat seharusnya untuk kepentingan rakyat. Di negara demokrasi, negara bertanggung bertangung jawab dalam mendengarkan aspirasi rakyat.

Kedua, tidak ada check and balane. “Bahwa DPR seharusnya menjadi kontrol untuk eksekutif (pemerintahan Jokowi), namun yang terjadi DPR justru bekerja sama dengan eksekutif,” tambahnya. Dalam pandangan politik ini berarti pemusatan kekuasaan. Kekuasaan seperti ini mudah menyeleweng  karena tidak ada yang saling mengontrol.

“Melihat kondisi demo-demo mahasiswa yang terjadi kepada pemerintah,” ungkap Cak David, “saya tidak mengerti kenapa anak-anak muda malah mengepung DPRD”, tambahnya. Patut diduga karena mungkin mereka sadar betul bahwa DPR merupakan representasi legitimasi dari rakyat.

Dengan cara mengepung DPRD di masing-masing kota atau kabupaten, akan memunculkan pandangan yang sama, aspirasi yang sama dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berusaha mengambil legitimasi dari DPRD dan mempertanyakan legitimasi itu. Kemudian melakukan opsi tidak percaya terhadap wakil rakyat.

Cak David melanjutkan, “Mungkin untuk mengamankan negara ini para oligarki dikumpulkan untuk membantu dan menjaga kekuasaan. Dalam konteks masyarakat sipil, oligarki-oligarki yang memiliki seragam dan senjata menduduki pemerintahan dapat membuat kolam demokrasi itu sendiri keruh,” tegasnya.

(Foto: Benny Widyo)


Leave a Reply