Consent; Permisi, Aksi-Reaksi, dan Hak Atas Tubuh Sendiri


Maraknya pelecehan dan kekerasan seksual menjadi representasi adanya ketimpangan dan nihilnya ketersalingan. Keduanya bisa terjadi jika tidak ada pemahaman mengenai consent. Selama ini, banyak pelecehan dan kekerasan seksual hanya diselesaikan dengan damai sepihak, dianggap baik-baik saja, sehingga jarang mencapai titik adil bagi korban. Pada 28 Mei 2020 lalu, Pendulum mengadakan diskusi bertajuk “Consent; Permisi, Aksi-Reaksi, dan Hak Atas Tubuh Sendiri”. Diskusi ini menjadi keberlanjutan dari sesi sebelumnya tentang pelecehan seksual di ruang akademik. Dhyta Caturani, founder PurpleCode menjadi pemantik untuk mengulas tentang bagaimana memahami dan memaknai consent? Bagaimana conset berjalan pada praktinya? Dan mengapa kita perlu memahami hak atas tubuh? Berikut adalah ringkasan dari obrolan antara Pendulum dengan Dhyta Caturani melalui siaran Instagram.

Secara sederhana, consent dapat diartikan sebagai persetujuan atau pemberian izin. Pada kenyataannya, consent sering dianggap sepele, sehingga orang-orang lupa bahwa ada syarat dan elemen yang harus diperhatikan. Pertama, consent tidak pernah tunggal. Ia hanya berlaku untuk satu macam persetujuan/pemberian izin. Jika ingin melakukan sesuatu yang lain, maka kita harus meminta izin kembali. Satu izin yang diberikan bukan berarti mengizinkan semua hal untuk dilakukan.

Dalam konteks ketubuhan misalnya. Apabila seseorang meminta izin untuk menggandeng tangan, pun jika izin diberikan, maka consent ini hanya berlaku untuk menggandeng tangan. Apabila ingin melakukan hal lain terkait dengan tubuh orang lain (meskipun ini adalah orang yang sama), maka kita harus meminta izin kembali. Misalnya kita ingin mencium, memeluk, dan sebagainya. Izin yang diberikan untuk menggandeng tidak berlaku untuk memeluk dan mencium. Jadi, consent bukan paket lengkap.

Kedua, consent tidak permanen. Ketika pada suatu waktu kita memberikan izin kepada pasangan untuk melakukan hubungan seksual, tetapi tiba-tiba kita sudah tidak menginginkannya, kita boleh untuk mencabut consent ini kapan saja. Begitu pula dengan pasangan kita. Mereka harus memahami dan menghargai keputusan ini. Consent melibatkan peminta dan pemberi. Peminta consent hanya bisa melakukan apa yang ingin ia lakukan jika sudah mendapatkan izin dari pemberi, pun tidak boleh ada pemaksaan. Jika pemberi consent menolak, ia harus menghargai. Begitu pula dengan pemberi consent, ia tidak wajib untuk menjelaskan alasan mengapa ia tidak memberikan izin tersebut.

Ada sedikit perbedaan antara relasi pasangan dengan relasi dua orang yang  belum memiliki ikatan seperi pacar atau istri-suami. Ketika sudah menjadi pasangan dan memiliki kebiasaan melakukan hubungan ketubuhan, jika pemberi consent tiba-tiba menolak, ia bisa saja menanyakan alasan, apakah sedang baik-baik saja, sakit, atau ada hal-hal yang sedang mengusiknya? Namun, pertanyaan ini bukan berarti untuk memberikan tekanan sehingga consent untuk melakukan hal-hal yang bersifat ketubuhan diperoleh. Pertanyaan ini hanya memastikan bahwa pasangan kita sedang dalam kondisi yang aman, pun jika kita melakukan kesalahan dapat segera meminta maaf. Apabila penolakan consent terjadi pada relasi antara dua individu yang tidak memiliki ikatan seperti pacar atau istri-suami, peminta consent tidak perlu menanyakan alasannya.

Pada titik ini, tidak ada negosiasi dalam consent. Pemberi consent harus secara sadar, tidak mabuk, sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam tekanan ketika memberikan consent. Tidak ada consent yang abu-abu, tidak ada jawaban antara “iya” dan “tidak”. Jika pemberi consent tampak ragu, bisa dianggap sebagai penolakan atau ketidaksediaan. Kalaupun ada negosiasi itu diperbolehkan, tetapi tidak menjadi kewajiban bagi pemberi consent. Dia bisa menolak untuk bernegosiasi, dia juga boleh menolak untuk memberikan alasan. Consent ada di semua lini, tetapi akan menjadi rumit dan banyak menimbulkan masalah jika berkaitan dengan seksualitas dan ketubuhan.

Banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang berakar dari kegagalan dalam memaknai consent. Pada titik ini, consent secara sederhana mudah dipahami, tetapi pada praktinya banyak dimanipulasi. Relasi kekuasaan yang tidak setara, pun secara statistic perempuan banyak menjadi korbannya adalah salah satu bentuk manipulasi yang mengaburkan kesadaran. Alih-alih menikah dan menjalani hubungan yang legal di mata hukum, surat nikah atau akta nikah dianggap sebagai consent permanen dan paket komplit.

Selama ini banyak anggapan bahwa surat atau akta nikah adalah tiket yang sah untuk melakukan apa saja. Apabila consent tidak dipahami dengan baik, perkosaan dalam rumah tangga pun terjadi karena hal ini. Padahal, pasangan berhak untuk menolak melakukan hubungan seksualitas atau ketubuhan ketika ia tidak ingin melakukannya. Sekali lagi, surat atau akta nikah menjadi semacam kontrak ketubuhan. Consent dalam tataran non ketubuhan, misalnya pekerjaan memang harus tertulis (MoU, kontrak kerja, perjanjian kerjasama).

Namun ini tidak berlaku dalam hubungan seksual dan ketubuhan. Penolakan dan persetujuan melalui verbal sudah cukup. Gestur diam kadang disalahartikan sebagai persetujuan, padahal diam seharusnya dianggap menolak. Sebagai analogi sederhana misalnya ketika negara diam, bukankah negara sedang cuek dan tidak setuju dengan upaya kita? Ketika kita mengajukan surat kerjasama dan tidak mendapatkan respons, bukankah pengajuan kita sudah ditolak? Jika pasangan kita diam atau berusaha menghindar tanpa mengatakan tidak, sebaiknya kita meminta maaf dan tidak melakukannya. Namun jika tampak gesture bahwa ia ingin mengatakan “iya”, kita harus memastikan bahwa ia benar-benar dengan sadar ingin melakukannya. Jadi, consent itu sangat jelas dan tidak abu-abu.

Pelanggaran consent adalah kekerasan. Ia masuk dalam kategori perkosaan, namun selama ini sering tidak dianggap sebagai kekerasan atau kejahatan. Jika sudah demikian, penting bagi kita untuk lebih memahami hak atas tubuh. Menanamkan pentingnya hak atas tubuh sebaiknya dilakukan sejak kecil. Anak-anak harus dikenalkan dengan private zone atau personal zone. Mulai dari bagian tubuh mereka terdiri dari apa saja, siapa yang boleh menyentuh dan tidak, hingga ruang-ruang personal yang menjadi otoritas mereka. Sebenarnya, pengenalan ini bertujuan untuk menyadarkan mereka sejak kecil bahwa tubuh mereka adalah otoritas mereka. Tidak ada satupun orang di luar diri mereka sendiri yang berhak atas tubuh tersebut, bahkan orangtua, anggota keluarga, guru, teman, serta kelak jika mereka memiliki pasangan.

Pada kesempatan ini Dhyta Caturani juga mengajak kita berefleksi tentang kontradiksi antara kesadaran hak atas tubuh dengan budaya patriarki. Selama ini tubuh perempuan adalah sakral, tidak boleh disentuh, kecuali oleh suami. Tubuh kita ibarat tempat ibadah. Anehnya, ketika perempuan harus menjadi korban kekerasan seksual, tubuh perempuanlah yang disalahkan. Jika tidak bisa lagi disalahkan, kerap kali dibiarkan begitu saja. Pada saat terjadi kekerasan seksual, tubuh perempuan dianggap tidak berharga. Inilah kontradiksi, di satu sisi tubuh ini disakralkan, dianggap suci, dan tak boleh disentuh. Tetapi di sisi lain tubuh perempuan menjadi pertarungan politik, pertarungan hukum, dan pertarungan moral. Pun ketika ada sebuah seruan bahwa “tubuhmu tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali oleh suamimu” juga salah. Tidak ada satu orang pun di luar diri kita yang memiliki otoritas atas tubuh kita. Tubuhku, otoritasku!

Beranjak dari pengenalan hak atas tubuh yang menjadi akar dari pelecehan dan kekerasan seksual, menjadi kasus yang sudah usang dan terus berulang adalah kekerasan dan pelecehan seksual di dalam gerakan sosial atau kolektif. Alih-alih menyandang gelar aktivis, ia mempunyai kekuatan untuk mengelabuhi korban dengan iming-iming satu dan lain hal; program, jabatan, dan keuntungan lain.

Lantas bagaimana kolektif atau gerakan tersebut harus bersikap jika terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di dalamnya? Kejahatan tersebut hars tetap diproses secara hukum. Gerakan dan anggota kolektif lainnya harus mampu dan sadar serta jernih mendudukkan nalarnya, bahwa korban harus mendapatkan keadilan serta perlindungan. Gerakan/kolektif harus dengan tegas mengakui kepada publik bahwa telah terjadi kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh aktivis dari gerakan/kolektif tersebut, berikut denga upaya pertanggungjawaban yang akan dilakukan.

Upaya dan sikap ini sangat jelas dan harus dilakukan. Namun, selama ini banyak gerakan yang cenderung menutupi dan terkesan melakukan pembiaran. Aktivis tampak memiliki hak istimewa untuk terus melakukan kejahatanya, atau minimal tidak diadili. Padahal seharusnya ia mendapat hukuman yang berlipat daripada pelaku lain yang bukan aktivias. Mengapa? Karena ia mengemban semangat solidaritas, moral, keadilan dan kesetaraan. Apabila ia menjadi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, berarti nafas dan semangat gerakan/kolektif telah dinodai.

Bisa dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar tuntas dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Namun, perhatian dan kesadaran publik tentang bahaya kejahatan seksual da partisipasi mereka dalam ragam gerakan menjadi sumbu semangat untuk membakar optimism bahwa solidaritas ini tidak akan pernah mati. Meskipun kejahatan terus berkecambah, semangat solidaritas juga semakin menguat.

Realita yang terjadi mempertegas bahwa relasi kuasa membuat kejahatan seksual dianggap biasa dan dinormalisasi. Dalam sebuah gerakan, kolektif ataupun masyarakat, korban sering merasa rendah diri. Ia merasa bodoh karena mendatangi rumah pelaku, memakai baju terbuka, dan mengonsumsi alkhohol. Padahal perilaku ini tidak bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual. Korban kerap kali dijebak oleh pelaku. Pun, kesadaran korban tentang consent memengaruhi sikapnya setelahnya. Ia tidak akan merasa bodoh ketika sudah memahami dan mampu mempratikkan consent, meskipun pada praktiknya tidak semudah itu. Ketika ia tidak ingin menuruti keinginan pelaku, ia bisa saja memperlihatkan gesture atau menolak secara verbal. Sekali lagi, meski ini tidak mudah ketika pelaku terus memaksa.

 

Kebiasaan yang dinormalisasi ini juga terjadi dalam ragam bentuk pelecehan seksual lainnya, salah satunya adalah cat calling. Siulan, sapaan hai, cantik! Dan sebagainya dianggap normal. Jika kita menolak dan merespons, dianggap galak dan pemarah. Sayangnya, hukum di negara kita juga tidak berpihak pada kasus-kasus seperti ini. Sebelum jauh melihat praktik hukum, nalar aparat kita juga harus diluruskan. Kadang-kadang kalau kita melapor malah semakin diremehkan oleh mereka. Padahal, kekerasan seksual bisa terjadi mulai dari hal-hal paling kecil yang dianggap remeh. Semakin meremehkan hal kecil, semakin kita abai pada hal-hal besar. Dan kepada laki-laki, sebaiknya menyimpan kelebihan energinya untuk hal baik lain daripada memberikan perhatian yang sebenarnya tidak diminta dan tidan pada tempatnya.

Hal-hal kecil, apalagi di era digital harus semakin kita sadari, bahwa segala yang kita lakukan harus melibatkan consent. Internet sudah menjadi jalan ninja setiap manusia. Ia adalah perpanjangan tanga dari dunia di luar jaringan. Beberapa contoh perilaku di internet lyang harus melibatkan consent misalnya ketika kita mau mengunggah foto orang lain. Meskipun kita sudah diizinkan untuk merekam foto, kita harus meminta izin lagi jika akan mengunggah. Begitu pula jika ingin menyebarkan ulang foto orang lain yang bahkan sudah diunggah oleh yang bersangkutan. Sadar atau tidak, consent di internet lebih banyak dilanggar. Seolah-olah informasi yang sudah dibagikan di internet adalah milik publik, padahal masih data personal. Jika dilanggar tanpa melalui consent menjadi pelanggaran privasi. Kita tetap harus meminta izin yang bersangkutan jika ingin mengunggah atau menyebarkan ulang.

Media sosial ibarat rumah. Internet adalah tempat umum yang dapat diakses oleh publik. Rumah kita memiliki halama, ruang tamu, kamar, dapur, dan ragam ruang lainnya. Jika orang bertamu, untuk masu ke halaman rumah saja dia harus minta izin. Ia bisa melihat indahnya bunga yang tumbuh di halaman rumah kita, tapi ia tida berhak memetiknya tanpa seizin kita sebagai pemilik.

Poinnya, masing-masing orang memiliki hak atas tubuhnya. Ia memiliki kebebasan untuk merawat dan melekatkan fungsi apapun di dalam tubuhnya sendiri; berdandan menor, tidak berdandan, berhijab, bertato, menggunakan rok mini, atau celana, bahkan ketika kita ingin memiliki pengalaman seksual dengan orang lain juga menjadi hak kita asal dilakukan dengan aman. Tidak ada orang lain yang dapat merebut hak atas tubuh kita.


Leave a Reply