Dogmatisme Pendidikan Agama, Lonceng Kematian Nalar Kritis-Emansipatoris


(Ilustrasi: dok. istimewa)

 

Sekolah menjadi salah satu institusi yang mendorong gerakan berbasis ideologi Islam. Maraknya pendirian sekolah berbasis agama Islam seakan gayung bersambut dengan kebutuhan para orangtua akan siraman rohani”

Gagasan tentang pendidikan sebagai ruang pembebasan bermula pada kegelisahan tentang pentingnya kesadaran dan daya kritis untuk menciptakan emansipasi kultural. Pendidikan harus membumi dan dapat diakses oleh semua kalangan, agar nalar dan keberpihakannya kepada semesta tidak tumpul.

Namun, kita perlu menelisik lebih lanjut bagaimana praktik pendidikan di Indonesia hari ini. Apakah menjadi upaya serius menuju pembebasan atau sekadar basa-basi dan permainan ekonomi kapital?

Bouchier dalam tulisannya berjudul Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism memetakan peralihan rezim yang terjadi pascaruntuhnya Orde Baru. Ia melihat secara lebih spesifik era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada saat SBY menjabat, keterbukaan yang mengakomodasi hak-hak warga negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini ia lihat sebagai pintu masuk beragam aktivitas gerakan sosial keagamaan hari ini.

Pada masa kepemimpinan SBY, kelompok sosial kegamaan melakukan kerja-kerja kolaborasi di parlemen. Dua partai besar berbasis agama Islam yang memiliki trajektori cukup ekstrem ia sebutkan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

(David M. Bourchier dalam tulisannya menyebut bahwa PKS dan PPP merupakan dua partai besar berbasis Islam yang masuk kategori ekstrem. Foto: dok. istimewa)

Dua partai ini kemudian berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan beragam fatwa yang menjadi acuan umat Islam di Indonesia. Elizabeth Shugman Hurd dalam Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion melihat MUI sebagai bagian dari expert religion (agama yang dikaji oleh para sarjana) yang berimplikasi pada gerakan sosial keagamaan di masyarakat.

Hari ini, PKS semakin melebarkan kepak sayapnya di dalam institusi pendidikan. Kontribusi yang dilakukan oleh PKS sangat beragam. Salah satu praktik masif yang mereka lakukan adalah mendirikan sekolah berbasis agama Islam.

Transfer ideologi agama di sekolah-sekolah berbasis agama Islam lebih lantang disampaikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik dan orang tua. Bourchier (2019) mengatakan bahwa perkelindanan antara negara dan agama di Indonesia bukan hanya terdengar lantang di muka publik, melainkan juga di ruang-ruang privat. Kontestasi ideologi menjadi dagangan utama.

Sekolah menjadi salah satu institusi yang mendorong gerakan berbasis ideologi Islam. Maraknya pendirian sekolah berbasis agama Islam seakan gayung bersambut dengan kebutuhan para orangtua akan siraman rohani.

Tentu saja, sebetulnya kehausan ini juga merupakan sebuah konstruksi. Masyarakat dibuat seakan-akan berada dalam kehidupan yang sudah tidak baik-baik saja, sehingga agama menjadi rujukan yang mumpuni untuk memperbaiki diri, keluarga, dan negara.

Pilihan orangtua memberikan pendidikan formal di sekolah-sekolah berbasis agama Islam bisa kita lihat dari berbagai sudut. Pertama adalah simbol resistensi terhadap sekolah negeri. Resistensi ini boleh jadi karena sekolah negeri dianggap tidak memenuhi syarat untuk memberikan pendidikan agama secara komprehensif.

(Pilihan para orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis agama Islam merupakan bagian dari ‘politcal consumption’ yang mana berpotongan dengan ideologi yang mereka pegang ketika itu. Ilustrasi via: Palembangbaru)

Keputusan menyekolahkan anak ke sebuah sekolah berbasis agama Islam bukan semata memenuhi kebutuhan atas pendidikan. Lebih dari itu, kita dapat melihatnya sebagai  political consumption atas ideologi yang berkelindan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keputusan tersebut menjadi manifestasi dari ideologi yang dianut. Alih-alih menolak atau resisten terhadap ideologi lainnya, para orangtua ini memiliki ideologi tandingan yang dianggap lebih sempurna atau lebih baik.

Dari sisi institusi pendidikan, kita juga tidak semata melihatnya sebagai komodifikasi pendidikan. Jika sekolah-sekolah swasta (tidak berbasis agama) dan sekolah negeri mulai latah dengan komodifikasi pendidikan, sekolah berbasis agama mempunyai standar ganda antara komodifikasi pendidikan dan komodifikasi ideologi ekstreme atas nama kesempurnaan agama. Logika dari fenomena ini tampaknya menjadi sangat paradoks di abad pencerahan ini.

Penelitian kolaboratif dilakukan oleh tiga Universitas, yaitu Monash University, UIN Walisongo Semarang, dan Universitas Gadjah Mada. Religious Extremism and Education: do Schools make a difference menghasilkan tiga klasifikasi jenis sekolah, antara lain Closed Schools, Separated Schools, dan Schools with Pure Islamic Identity.

Pemetaan ini dilakukan berdasarkan cara menjaring pendidik berdasarkan ideologi sekolah, pola jaringan berdasarkan ideologi yang sama, proses transfer ideologi kepada peserta didik dan orangtua, serta praktik mengeksklusi ideologi yang berlainan.

Merujuk pada gagasan Carroli V. Zorell tentang boycott dan boycott, saya melihat bahwa gagasan ini bukan semata dapat diaplikasikan untuk belanja barang. Sekolah berbasis agama Islam  menawarkan gagasan tentang Islam yang kaffah dengan alih-alih memberikan kurikulum alternatif, tetapi mengeksklusi kurikulum yang sudah mapan.

Bukan berarti kurikulum di sekolah negeri lebih baik atau sebaliknya. Pada titik ini, cita-cita pendidikan sebagai ruang pembebasan tampaknya hanya basa-basi, ruang simbolik untuk memenuhi ekonomi kapital kelompok tertentu.

Masyarakat sebagai konsumen atas proses jual-beli ideologi ini tidak mendapatkan jaminan pembebasan maupun perlindungan nalar kritis. Mereka terjebak pada produksi pengetahuan bahwa sekolah negeri tidak mumpuni, sekolah swasta mahal dan tidak ada subsidi, namun beberapa sekolah berbasis agama Islam tampaknya juga mulai hilang nalar dengan masuknya ideologi ekstrem.


Leave a Reply