Mengapa Mudik Menjadi Ajang Pamer Pencapaian Sosial?


(Ilustrasi via: citraindonesia)

Saya tak pernah merasakan esensi mudik dalam pengertian umum. Saya dilahirkan di Yogyakarta dan mayoritas keluarga besar tinggal di kota ini. Beberapa sanak-saudara banyak merantau, paling jauh di Jakarta, sementara lainnya sekadar dipisahkan kabupaten. Umumnya mereka mengikuti tradisi mudik dengan mengunjungi rumah nenek di dusun terpencil, Tanjungsari, Gunungkidul.

Berlatar belakang keluarga petani dan buruh korporasi, keluarga besar kami memandang pencapaian sosial, salah satunya, ditempuh melalui pendidikan. Anak tangga berupa pencapaian pendidikan formal itu mereka upayakan supaya kedudukan status ekonomi meningkat. Maklum, rumus kami sederhana, yakni makin tinggi tingkat pendidikannya maka makin besar peluang kekuatan kapitalnya.

Rumus itu seakan-akan mendarah daging di benak keluarga besar kami. Itu kenapa berduyun-duyun mereka menyekolahkan anak ke kota karena di dusun dianggap sukar mendapatkan kualitas pendidikan yang diidealkan. Menjadi kaum “terdidik secara formal” kemudian akan memuluskan jalan anak itu untuk mencapai derajat pegawai negeri sipil.

Setelah memperoleh status pegawai, lantas apa perolehan plus lain di mata masyarakat? Secara tegas, saya akan mengatakan: dihormati. Barangkali inilah orientasi simbolik yang kebanyakan keluarga besar kami anut. Berstatus pengabdi negara pada gilirannya akan dianggap terhormat di dusun.

Sebutan “Pak” sampai agak merunduk saat bertemu adalah beberapa contoh perolehan angkat topi yang saya maksudkan. Masyarakat kecil akan berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa halus kepadanya, sekalipun usianya belum dikategorikan sepuh. Saya kira, selain faktor usia, berbahasa Jawa halus juga ditentukan oleh status sosial yang dianggap terhormat. Pegawai negeri sipil itu salah satunya.

Kita sudah mafhum kalau kepriyayian seseorang itu terdiri atas banyak lapisan. Sementara lapisan paling dasar, “priyayi cilik”, berkedudukan strategis di dusun. Kendati jabatannya sekadar mengurusi administrasi desa, tapi modal simbolik mereka begitu diperhitungkan di mata masyarakat. Priyayi-priyayi itulah yang menjadi titik sentral ketercapaian simbolik sekaligus konteks sosiologis di dusun tempat keluarga saya tinggal.

Kontestasi Sosial

Setengah dekade mudik ke Gunungkidul belakangan ini, bagi saya, tak terlepas dari lontaran pertanyaan-pertanyaan sudahkah menjadi pegawai negeri sipil di suatu instansi. Jawaban saya beraneka rupa tergantung siapa yang bertanya. Pasalnya, mereka mengetahui rekam jejak saya yang juga naik tangga ke strata perguruan tinggi. Bagi mereka itu sebuah privilese untuk mengangkat status sosial saya ke arah “priyayi” yang didewakan itu.

Yang mengusik batin saya setelah ditanya demikian, salah satunya, adalah kenapa mereka kemudian memperlakukan saya sebagai orang “terhormat” dengan menggunakan bahasa Jawa halus, sementara usia saya terbilang milenial dan wajah saya masih unyu-unyu banget. Saya sering geli dengan perlakukan itu sebab secara pribadi saya menolak upaya pengkultusan simbolis yang berlebihan. Pendeknya, saya menolak feodalisme.

Saya menyadari kalau saya hidup dan dibesarkan dalam budaya feodalistik ala perdusunan. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka alamatkan itu sekilas masih terjerat tempurung itu. Di sisi lain, saya menoleransi, sedangkan di sisi lain resisten. Ada sesuatu yang menyeruak dalam batin saya untuk bersikap ambivalen.

Kalau di dalam benak saya masih mengakar kepriyayian sebagaimana yang diwariskan secara subtil melalui pendidikan informal keluarga, seharusnya saya senang dan bangga atas perlakuan itu. Namun, apa yang saya pelajari selama ini di kampus akan cenderung kontradiktif. Berjibaku dengan nilai-nilai kesetaraan tapi malah mengikuti akar feodal. Secara psikologis saya mengalami kegamangan di usia seperempat abad ini.

(Lebaran kerap menjadi ajang kontestasi sosial berdasarkan pencapaian-pencapaian simbolis. Ilustrasi via: cosmopolitan.com)

Suasana lebaran dengan sanak-saudara, bagi saya, tak jauh dari upaya etalase ketercapaian diri. Pencapaian itu pun juga disederhanakan sebatas ekonomi. Modal ekonomi untuk merebut pengakuan simbolik. Hal ini diperkuat pula oleh hasrat konsumtif untuk membeli baju lebaran. Yang anyar akan menunjukkan seberapa kuat daya belinya. Itu berarti kekuatan kapitalnya dapat diperhitungkan di mata keluarga besar.

Baju lebaran yang saya sebut di atas sesungguhnya setarikan napas dengan iktikad pamer untuk barang-barang lain. Semua barang yang kasatmata tersebut diselebrasikan dalam kerangka memampangkan ketercapaian ekonomi kepada anggota keluarga lain. Kecenderungan ini diproduksi terus-menerus dalam perayaan lebaran.

Bagaimana bila terdapat anggota keluarga lain yang lemah secara ekonomi, sehingga tak melakukan upaya pamer visual? Boleh jadi mereka akan “disingkirkan” secara halus dalam percakapan internal keluarga. Mereka masih dianggap tapi keberadaannya disekunderkan. Sinisme sampai nasihat teologis agar terus berusaha dan berdoa akan disemprotkan kepadanya. Eufisme dalam bentuk verbal maupun tindakan semacam ini sebetulnya merupakan wujud relasi di antara internal keluarga yang timpang.

Suasana lebaran, bagi saya, secara kritis dapat ditengok dalam uraian di atas. Hampir absen intimasi di sana karena etalase Idul Fitri sebatas diejawantahkan secara seremonial, sementara esensi kultural-personal yang seharusnya menjadi basis malah disingkirkan. Mungkin kebanyakan dari kita tak menyadari hal ini. Tetapi secara pribadi saya tersentil menguak problem ini karena telah menjadi habitus praktik keber-Idul-Fitri-an kita.


Leave a Reply