Upaya Penyumbatan Demokrasi


(Wiranto via Victory News)

Penetapan hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei 2019 lalu ternyata menimbulkan satu masalah. Massa yang mengatasnamakan diri pendukung pasangan Prabowo-Sandi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Jakarta.

Aksi yang bertujuan menolak hasil pemilu ini, pada awalnya digadang-gadang oleh elit politik sebagai aksi damai. Namun, kenyataannya aksi massa ini berakhir dengan ricuh. Terdapat beberapa titik kericuhan yang melibatkan demonstran dengan pihak kepolisian.

Penetapan pemenang Pilpres oleh KPU yang maju pada 21 Mei 2019 dini hari, tentunya mengubah strategi yang telah disusun oleh para demonstran. Belum sampai tanggal 22 Mei 2019, nyatanya demontrasi pecah sesaat setelah pengumuman oleh KPU sehingga membuat situasi chaos di sekitar kantor BAWASLU.

Demonstrasi tersebut seperti menjadi puncak dari beberapa fenomena yang terjadi sebelumnya. Berawal dari klaim kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi, kemudian pernyataan-pernyataan kubu 02 terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kubu 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(Demonstrasi berakhir ricuh di area gedung Bawaslu. Gambar via: Koran Jakarta)

Ketidakpercayaan terhadap hasil KPU dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei juga merupakan salah satu pemicu. Beberapa seruan aksi ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah dari kubu 02 juga sebelumnya sudah dilakukan pascapemilihan presiden. Hal itu juga yang menjadikan beberapa tokoh pendukung Prabowo-Sandi terjerat hukum dengan kasus makar (mengancam keamanan negara).

Agitasi melalui media, khususnya media sosial, yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi begitu masif. Awal menguaknya kasus hoaks Ratna Sarumpaet juga dimulai dari media sosial yang kemudian masuk ke media mainstream. Para elit politik seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang memiliki banyak pengikutnya di media sosial tidak sulit untuk membuat isu nasional.

Banyaknya pemilik media mainstream seperti TV yang berafiliasi dengan kubu 01, menjadikan kubu 02 memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Seperti isu tagar #2019GantiPresiden sempat menjadi trending topic di Twitter sampai yang akhir-akhir ini kita ketahui #TolakHasilPemilu dan #diskualifikasiJokowi.

Sebagai media alternatif, media sosial juga memungkinkan masyarakat ikut menyebar dan menerima informasi. Media sosial menjadi ruang publik tempat yang bebas untuk berekspresi.  Seperti yang diungkap Jurgen Habermas (2010), ruang publik menjadi alternatif bagi kelompok-kelompok marginal atau individu lainnya untuk bebas berekspresi dan membentuk kedaulatan kolektif.

Media sosial sekarang juga mengaburkan kebebasan berekspresi. Habermas dalam bukunya mengemukakan tentang refeudalization, di mana elite politik atau pihak yang dominan, baik berorientasi politik, ekonomi, atau keduanya, menguasai ruang publik.

Seperti yang saat ini terjadi di Indonesia, elit politik atau tokoh nasional dapat dengan mudah membentuk isu baru lewat akun media sosialnya. Mereka juga berpeluang besar untuk membentuk hoaks atau informasi palsu di dalam media sosial.

Tidak seperti media mainstream yang hanya dapat menerima informasi satu arah, media sosial dapat berperan ganda. Media sosial memungkinkan terjadinya proses prosumer atau kegiatan memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Hal ini juga yang menyebabkan penyebaran hoaks lebih cepat beredar dibandingkan pada media mainstream.

Pasca lengsernya Soeharto, keran-keran demokrasi terbuka, terutama pada media. Perkembangan teknologi juga memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk membagi berbagai informasi secara umum maupun pribadi. Informasi yang awalnya dikuasai oleh penguasa sekarang luntur.

(Sosial media menjadi tempat kontestasi beragam pandangan politik. Ilustrasi via: Hollywood Reporter)

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini, seseorang lebih mudah untuk menyebarkan pemikirannya, sedangkan perbedaan pemikiran sebagai konsekuensi logis darinya merupakan hal yang lumrah. Shirky (2011) menegaskan kebebasan individu yang diperkuat oleh media sosial ini tidak akan mungkin dibendung oleh rezim otoriter apa pun. Setiap orang dapat menjadi sumber informasi yang didasarkan oleh media sosial.

Kekacauan massa aksi pada 21 dan 22 Mei 2019 kemarin juga menjadi alasan pemerintah untuk membatasi akses beberapa media sosial. Seperti diungkapkan Menkopolhukam, Wiranto, pada 22 Mei 2019, di berbagai media, “Kami adakan pembatasan akses di media sosial. Fitur tertentu tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan masyarakat,” ucap Wiranto pada media.

Upaya yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Untuk alasan keamanan negara, beberapa media sosial tidak dapat digunakan untuk mengirim gambar. Beberapa situs media sosial bahkan tidak bisa dibuka. Maraknya hoaks di media sosial juga tidak bisa terlepas dari banyaknya informasi yang menyebar secara luas. Di era post-truth suatu kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran.

Dalam situasi ini pemerintah secara tidak langsung menyumbat keran-keran demokrasi di media sosial. Hoaks melalui media sosial menjadi salah satu ancaman yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara. Kasus Arab Spring dan demokratisasi di negara-negara Timur Tengah juga disebabkan oleh perkembangan media sosial.

Tariq Ramadan (2012) berpandangan perubahan politik yang terjadi di Timur Tengah disebabkan oleh dua hal, yaitu demokratisasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat dan kemudahan akses terhadap teknologi yang dimiliki anak-anak muda. Perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan individu dapat berhubungan dengan individu lain secara luas.

Media sosial menjadi jembatan mereka untuk berkomunikasi, berkumpul, berserikat, dan membangun gerakan. Hal tersebut mungkin menjadi sebuah contoh dan refleksi pemerintah untuk menentukan kebijakannya dalam membatasi akses internet. Melihat situasi konflik yang terjadi di Jakarta kemarin merupakan wujud suatu pergerakan yang juga dibangun melalui media sosial.

Kebijakan pemerintah dalam menyumbat komunikasi visual (berbentuk gambar) pada beberapa media sosial seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menghentikan perkembangan hoaks, sementara di sisi yang lain dapat menghentikan beberapa sektor ekonomi yang berasal dari media sosial. Belum dapat dipastikan berapa kerugian yang ditanggung di sektor ekonomi yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi dan transaksi.

(Ricuh yang terjadi membuat pemerintah turun tangan untuk membatasi akses pada beberapa media sosial. Apakah hal tersebut langkah yang bijak? Image via: linkedIn)

Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat dilindungi undang-undang. Pembatasan akses media sosial merupakan salah satu upaya menyumbat keran-keran demokrasi secara perlahan. Selain berdampak pada sektor ekonomi, hal tersebut dapat menyebabkan warga negara terbatas dalam berekspresi.

Perkembangan hoaks atau informasi palsu tidak dapat dihilangkan dengan cara pembatasan akses terhadap informasi tersebut. Informasi seperti sebuah ideologi yang akan menyebar secara halus dalam ketidaksadaraan individu. Ideologi tidak akan hilang meskipun individu itu dibunuh. Ideologi akan hilang jika dibenturkan dengan ideologi baru yang lebih rasional.

Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah membenturkan informasi palsu dengan informasi yang benar. Pemerintah memiliki banyak instrumen dalam melakukan hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, yang selama ini luput dilakukan oleh banyak partai politik. Oleh karena itu, masyarakat dapat membedakan mana informasi publik dan mana isu politik yang salah atau hoaks.

 

Nugrahanto
Mahasiswa Pascasarjana
K
ajian Budaya dan Media
UGM

 

Referensi:
Habermas, Jurgen. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press
Ramadan, Tariq. 2012. Islam and the Arab Awakening. Oxford: Oxford University Press.
Shirky, Clay. 2011. The Political Power of Social Media. Foreign Affairs 90 (1): 28-41.


Leave a Reply